Menteri PU Djoko Kirmanto Pimpin Rakornas LPJK di Yogyakarta (part-2_finish)

rakornas lpjk diy

Untuk Evaluasi

Mengingat Rakornas ini dilakukan paling utama untuk evaluasi, maka berdasarkan evaluasi atas hasil kerja LPJK selama ini, maupun penyusunan program kerja untuk masa-masa mendatang hendaknya dilandaskan pada filosofi bahwa ada keinginan yang kuat dari seluruh anggota LPJK untuk meningkatkan peran lembaga dalam menjembatani aspirasi masyarakat jasa kontruksi dalam pengembangan pelayanan jasa kontruksi, dan juga sekaligus untuk menjadi mitra pemerintah yang kokoh dalam mengembangkan jasa konstruksi di Indonesia.

 

Pemerintah sendiri akan terus berupaya untuk meningkatkan anggarannya bagi pembangunan infrastruktur hingga mencapai 5% dari PDB (saat ini masih di bawah 5%) guna menjaga dan mendorong tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7% per tahun. Tentunya memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat termasuk salah satunya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

 

Menteri PU pada kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa permasalahan mendasar pembangunan infrastruktur yang erat korelasinya dengan tugas pokok dan fungsi lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang antara lain meliputi: tuntutan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia cenderung semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas; Pemerintah dan dunia usaha (masyarakat) belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran bagi pembangunan infrastruktur, disamping belum pula dapat memenuhi kebutuhan sumber daya konstruksi yang handal yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur; serta tidak sebandingnya antara ketersediaan anggaran dan sumber daya konstruksi dengan tuntutan kebutuhan infrastruktur merupakan permasalahan yang sangat krusial yang harus bisa diatasi dalam waktu singkat.

 

“Saya minta kepada LPJK segera mengambil langkah-langkah konkrit”

“Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pada kesempatan ini saya minta kepada LPJK segera mengambil langkah-langkah konkrit”, ujar Djoko Kirmanto. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain: segera mendorong program-program penelitian dan pengembangan konstruksi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan konstruksi; menggalakkan pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta/masyarakat; serta meningkatkan peran LPJK untuk menjadi lokomotif pengembangan jasa konstruksi di tingkat nasional dan daerah, khususnya untuk menangkal derasnya kehadiran penyedia jasa dan tenaga kerja konstruksi asing serta barang-barang konstruksi impor. Upaya tersebut harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi potensi dalam negeri.