Menteri PU Djoko Kirmanto Pimpin Rakornas LPJK di Yogyakarta (part-1)

rakornas lpjk diy

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto malam tadi (09/04) membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Yogyakarta. Rakornas ini pertama kalinya dilakukan pada tahun 2012 oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

Pada kesempatan tersebut Menteri Pekerjaan Umum menegaskan kembali beberapa isu terkait dengan keberadaan LPJK, serta apa yang harus dilakukan LPJK ke depan, antara lain: adanya berbagai kebijakan dan peraturan baru terkait jasa konstruksi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja jasa konstruksi dan sekaligus untuk meningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi; sudut pandang seluruh pengurus LPJK dan pemerintah seharusnya sama dalam memaknai terbitnya berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengarah pada pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang lebih baik.

 

“Terkait dengan keberadaan LPJK, saya tegaskan kembali bahwa LPJK yang sah menurut UUJK Nomor 18/1999 itu hanya satu, yaitu yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”, tegas Djoko Kirmanto. Peraturan perundangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, beserta produk-produk hukum turunannya, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

 

Penerbitan SBU/SKA/SKT

Terkait dengan pelaksanaan penerbitan sewa ska /SBU/SKT, Menteri PU berpesan agar kualitas pelayanannya harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat jasa konstruksi. Kemudian sehubungan dinamika situasi saat ini, yaitu tentang isu gugatan terhadap keberadaan LPJK, pematenan logo dan merk LPJK, dan sebagainya yang berhubungan dengan aspek hukum, saya ingatkan agar hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja LPJK. Pemerintah akan terus berupaya mengatasi permasalahan hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Leave a Reply